News Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Mamuju. Agenda ini membahas strategi stabilisasi harga kebutuhan pokok sekaligus percepatan digitalisasi sistem keuangan daerah.
Kepala BPKPD Sulbar menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi nasional dan transformasi digital keuangan daerah. “Kami ingin memastikan langkah konkret di lapangan agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali, serta mendorong efisiensi pembayaran berbasis digital,” ujarnya.
Baca Juga : Dukung Visi Misi SDK-JSM, Bapperida Sulbar Luncurkan Inovasi Digital Terbaru Bernama SiKODE
Fokus Stabilisasi Harga
Dalam Rakor TPID, BPKPD bersama perwakilan OPD, Bank Indonesia, Bulog, serta pelaku usaha membahas upaya menjaga ketersediaan stok pangan dan memperkuat distribusi barang, khususnya menjelang momentum akhir tahun 2025.
Strategi yang disiapkan meliputi:
-
Operasi pasar murah di titik-titik strategis.
-
Monitoring harga harian di pasar tradisional.
-
Kolaborasi dengan Bulog untuk memastikan pasokan beras, gula, dan minyak goreng tetap stabil.
Akselerasi Digitalisasi Keuangan
Sementara itu, dalam sesi TP2DD, BPKPD menekankan pentingnya memperluas sistem transaksi non-tunai di layanan pemerintah daerah. Digitalisasi keuangan diharapkan mampu meningkatkan transparansi, mempercepat layanan publik, dan memperbesar potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Sejumlah program yang dibahas antara lain:
-
Integrasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital.
-
Sosialisasi pembayaran non-tunai ke masyarakat dan pelaku UMKM.
-
Kolaborasi dengan perbankan dan fintech untuk memperluas ekosistem pembayaran elektronik di Sulbar.
Sinergi Daerah
Pemerintah Provinsi Sulbar menegaskan pentingnya sinergi antara TPID dan TP2DD. Dengan pengendalian inflasi yang efektif serta digitalisasi keuangan yang cepat, Sulbar diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama dari Rakor ini adalah menghadirkan solusi nyata. Inflasi terkendali, transaksi keuangan transparan, dan pelayanan publik lebih baik,” pungkas Kepala BPKPD Sulbar.
📌 Kesimpulan
Melalui Rakor TPID–TP2DD di Mamuju, BPKPD Sulbar menegaskan strategi ganda: menjaga stabilisasi harga pangan serta mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Sulbar dan menjawab tantangan pembangunan di era digital.
