News Mamuju – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan komitmennya untuk memperketat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang kedapatan sering bolos atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK).
Instruksi Tegas dari Gubernur Sulbar
Langkah evaluasi ini muncul setelah SDK menyoroti maraknya ASN yang dinilai kurang disiplin dalam menjalankan tugas. Gubernur meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kedisiplinan pegawai sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Baca Juga : Kejadian Bencana Banjir di Mamuju Tengah, Pusdalops BPBD Sulbar Tetap Siaga
Sekda Junda menegaskan bahwa dirinya akan langsung memantau kehadiran ASN setiap hari sebagai bentuk implementasi dari instruksi tersebut. “Kedisiplinan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Jika ada ASN yang bolos tanpa alasan jelas, TPP-nya akan kami potong sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pemotongan TPP Sesuai Mekanisme dan Regulasi
Pemotongan TPP ini bukan sekadar sanksi, tetapi juga upaya mendorong peningkatan profesionalisme pegawai. Junda menjelaskan bahwa mekanisme pengurangan TPP akan mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk absensi harian, laporan kinerja, serta hasil evaluasi langsung kepala OPD.
“Semua ada aturannya. Kami tidak asal memotong. ASN yang tidak disiplin tentu akan menerima konsekuensinya, tetapi yang bekerja baik justru akan mendapat penilaian positif,” tambahnya.
Pemprov Sulbar juga berencana memperkuat sistem absensi berbasis digital untuk memastikan data kehadiran lebih akurat dan sulit dimanipulasi.
Peningkatan Disiplin Demi Layanan Publik yang Lebih Baik
Kebijakan pengetatan disiplin ASN ini dinilai penting mengingat peran ASN sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sekda Junda menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya bisa terwujud jika pegawai hadir tepat waktu, bekerja sesuai tugas, dan bertanggung jawab.
“Kita ingin masyarakat merasakan pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan responsif. Itu tidak mungkin tercapai jika masih ada ASN yang tidak disiplin,” tegasnya.
Selain pemotongan TPP, Pemprov Sulbar juga akan mempertimbangkan pembinaan berjenjang hingga sanksi lebih berat bagi ASN yang berulang kali melanggar aturan kehadiran.
Ajak ASN Menjadi Teladan
Di akhir keterangannya, Junda mengimbau seluruh ASN di lingkup Pemprov Sulbar untuk menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Ia berharap kebijakan ini tidak dipandang sebagai hukuman semata, tetapi sebagai dorongan untuk membangun etos kerja yang lebih baik.
“ASN harus menjadi contoh. Mari bekerja dengan disiplin, karena maju tidaknya pelayanan publik sangat bergantung pada kinerja dan kehadiran kita,” tutupnya.
