News Mamaju – Dalam rangka memastikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 berjalan sesuai ketentuan hukum, Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Barat melaksanakan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
RPJMD Mamuju: Dokumen Strategis yang Teliti dan Partisipatif
Baca Juga : OTT Wamenaker, KPK Sudah Tetapkan Tersangka
Pada tanggal 19 Mei 2025, Kanwil Kemenkumham Sulbar menyelenggarakan rapat penting di Aula Rapat Baharuddin Lopa. Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar rencana lima tahunan biasa, melainkan perlu disusun secara cermat, partisipatif, dan tentu saja sesuai norma hukum yang berlaku
Melalui proses harmonisasi ini, Ranperda RPJMD diperkuat dengan kejelasan norma, struktur hukum yang selaras, dan pastinya tanpa bertentangan dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi. Bentuk ini merupakan komitmen bersama untuk menciptakan produk hukum daerah yang “berkualitas dan berdaya guna,” ujarnya
Pentingnya Harmonisasi dan Sinkronisasi
Harmonisasi menjadi fondasi bagi penyusunan regulasi daerah yang efektif dan berintegritas. Proses ini tak hanya menyempurnakan substansi, tapi juga mencegah potensi tumpang tindih atau konflik regulasi di masa depan. Kehadiran Kanwil Kemenkumham dalam proses ini juga mencerminkan sinergi pusat–daerah yang kuat dalam penyusunan kebijakan hukum daerah
Selain itu, Bappeda Provinsi Sulawesi Barat turut mengoptimalkan sinkronisasi RPJMD Mamuju dengan visi pembangunan nasional dan provinsi lewat musrenbang virtual pada 23 Juli 2025. Sekretaris Bapperida Sulbar, Muḥ. Darwis Damir, menyampaikan pentingnya menyelaraskan RPJMD Kabupaten dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) maupun RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029), sesuai pedoman Mendagri No. 2 Tahun 2025
Dukung Pertumbuhan Daerah dan Kepastian Hukum
Langkah harmonisasi ini memiliki implikasi penting — memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan lancar, sistematis, dan sesuai hukum. Produk hukum yang terpercaya memberi jaminan pada stakeholder dan warga, sekaligus mendorong iklim investasi yang aman serta pembangunan berkelanjutan.
Kanwil Kemenkumham berkomitmen menyediakan pendampingan teknis dalam penyusunan peraturan daerah serta fasilitasi agar RPJMD. Mamuju memiliki fondasi regulasi yang kuat dan terpercaya
