News Mamuju – Honorer Mamuju masih menunggu kejelasan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Sebanyak 1.001 tenaga kesehatan dan guru honorer di Kabupaten Mamuju berharap pemerintah segera memberikan kepastian setelah proses panjang yang mereka jalani.
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menjelaskan langsung perkembangan terbaru dalam audiensi bersama perwakilan honorer di Kantor Bupati Mamuju pada Selasa, 6 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperjuangkan nasib para honorer sesuai kewenangan yang dimiliki.
Sutinah menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten telah mengusulkan dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses pengangkatan berjalan lancar.
Baca Juga : Bayar Guru Honorer Jadi Alasan SMK di Kendari Menarik Iuran Siswa, Dikbud Minta Uang Dikembalikan
Meski demikian, Bupati Mamuju menjelaskan bahwa kepastian terbitnya SK PPPK paruh waktu sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan peran sebagai pengusul dan fasilitator sesuai regulasi nasional. Oleh karena itu, ia belum dapat memastikan waktu pasti keluarnya SK tersebut.
Dalam audiensi itu, Sutinah mengajak para honorer untuk tetap bersabar dan menjaga kondusivitas. Ia menilai peran tenaga kesehatan dan guru honorer sangat penting bagi pelayanan publik di Mamuju. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memperjuangkan hak mereka sampai ada keputusan resmi dari pusat.
Para honorer yang hadir menyampaikan aspirasi dan harapan agar proses ini segera mendapat kejelasan. Mereka berharap status PPPK paruh waktu dapat memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik setelah bertahun-tahun mengabdi.
Pemerintah Kabupaten memastikan akan terus menyampaikan perkembangan terbaru kepada para honorer. Selama menunggu keputusan pusat, pemerintah daerah tetap mendorong dialog terbuka agar seluruh pihak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait proses pengangkatan Honorer Mamuju menjadi PPPK paruh waktu.
