News Mamuju – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU) memberikan rekomendasi tegas terkait kondisi gedung Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan evaluasi teknis, KemenPU menilai bahwa gedung tersebut tidak lagi layak digunakan dan perlu segera dibangun ulang. Lokasi pembangunan ulang dipusatkan di Kota Mamuju, yang dianggap lebih strategis dan memenuhi aspek keselamatan bangunan.
Keputusan ini muncul setelah audit struktur menunjukkan kerusakan signifikan pada gedung lama. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan dapat membahayakan para anggota dewan maupun pegawai yang beraktivitas di dalamnya.
Baca Juga : Kelakuan 10 Penjarah ATM Saat Demo Rusuh Makassar, Beli Stik Biliar hingga Bayar Cicilan Motor
Alasan Pembangunan Ulang di Mamuju
Pemindahan lokasi pembangunan gedung ke Kota Mamuju dipertimbangkan karena faktor keamanan, tata ruang, serta potensi pengembangan kawasan pemerintahan. Kota Mamuju dinilai memiliki infrastruktur pendukung yang lebih baik, mulai dari akses jalan, jaringan listrik, hingga ketersediaan lahan yang memadai.
Selain itu, pembangunan di Mamuju diharapkan dapat menciptakan pusat pemerintahan yang lebih representatif, modern, dan terintegrasi dengan fasilitas publik lainnya.
Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik rekomendasi KemenPU tersebut. Pemprov menegaskan bahwa pembangunan ulang gedung Sekwan DPRD bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga menyangkut citra kelembagaan dan efektivitas kerja legislatif.
“Gedung DPRD adalah rumah rakyat. Jika kondisinya membahayakan, maka solusinya adalah pembangunan ulang dengan standar keselamatan dan kualitas terbaik,” ujar perwakilan Pemprov Sulsel.
Dampak terhadap Kinerja DPRD
Selama proses pembangunan ulang, aktivitas DPRD Sulsel akan dialihkan ke gedung sementara. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa seluruh kegiatan dewan tetap berjalan normal tanpa mengurangi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Langkah ini juga menjadi momentum untuk menghadirkan fasilitas yang lebih memadai bagi anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat serta merumuskan kebijakan daerah.
Perhatian Publik dan Transparansi Anggaran
Masyarakat turut menyoroti pentingnya transparansi dalam pembangunan ulang gedung Sekwan DPRD Sulsel. Publik berharap agar proyek ini tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga efisiensi anggaran.
Aktivis menekankan agar pembangunan tidak dijadikan ajang pemborosan, melainkan fokus pada kebutuhan yang benar-benar mendukung kinerja lembaga legislatif.
Kesimpulan
Rekomendasi KemenPU untuk membangun ulang gedung Sekwan DPRD Sulsel di Kota Mamuju menjadi langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur pemerintahan daerah. Dengan gedung baru yang aman, modern, dan representatif, DPRD Sulsel diharapkan semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat.
