News Mamuju – Kondisi Fasilitas Publik Mamuju kembali menuai sorotan setelah komunitas difabel menilai berbagai layanan belum memenuhi standar inklusivitas. Mereka menyampaikan bahwa aksesibilitas di sejumlah gedung pemerintahan, ruang pelayanan umum, trotoar, hingga area publik lain masih menyulitkan pengguna kursi roda, tunanetra, maupun warga dengan keterbatasan fisik lainnya. Situasi ini memicu keprihatinan karena fasilitas publik semestinya melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Perwakilan komunitas difabel menuturkan bahwa mereka sering menghadapi hambatan mulai dari tangga tanpa jalur landai, pintu masuk yang terlalu sempit, hingga area pelayanan yang tidak menyediakan meja atau sarana pendukung bagi pengguna kursi roda. Mereka juga menyoroti minimnya guiding block di trotoar dan area ramai, padahal fitur tersebut vital untuk membantu tunanetra bergerak aman.
Baca Juga : Pengobatan HIV di Sulbar Terkendala Stigma Masyarakat
Beberapa warga difabel kemudian mengajak pemerintah berdialog untuk menjelaskan berbagai kendala yang mereka alami sehari-hari. Mereka menekankan bahwa aksesibilitas bukan sekadar tambahan, tetapi kebutuhan dasar yang menentukan apakah seseorang dapat berpartisipasi penuh dalam aktivitas sosial maupun layanan publik. Mereka berharap pemerintah menanggapi masukan ini dengan langkah nyata, bukan hanya janji perbaikan.
Di sisi lain, keluarga para difabel juga menyampaikan pendapat. Mereka sering menemani anggota keluarganya beraktivitas dan mengetahui betul bagaimana hambatan infrastruktur memengaruhi mobilitas harian. Mereka menginginkan perubahan agar anak, orang tua, atau anggota keluarga lain yang memiliki keterbatasan fisik merasa setara dengan warga lainnya.
Pemerintah daerah mulai menerima desakan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh fasilitas publik. Warga ingin melihat komitmen yang jelas, termasuk perubahan konstruksi, penambahan alat bantu, hingga penyediaan staf layanan yang memahami kebutuhan difabel. Perbaikan ini diharapkan menciptakan lingkungan kota yang lebih manusiawi. Sorotan terhadap Fasilitas Publik Mamuju akhirnya membuka ruang diskusi penting mengenai hak difabel dan kebutuhan infrastruktur inklusif yang layak
