News Mamuju – DPRD Mamuju mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju. Hingga pertengahan Agustus 2025, serapan anggaran pada Disdikpora baru mencapai 38,86 persen, jauh dari target yang diharapkan. Temuan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan anggota DPRD mengenai efektivitas pengelolaan anggaran di sektor pendidikan yang merupakan bagian besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Permasalahan SDM dan Serapan Anggaran
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Mamuju pada Rabu, 20 Agustus 2025, anggota DPRD Mamuju, Ramliati S. Maleo, menyoroti masalah serius terkait rendahnya serapan anggaran tersebut. Menurutnya, persoalan utama terletak pada ketidakmampuan Disdikpora dalam mengelola anggaran secara maksimal, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Disdikpora ini memiliki anggaran besar, sekitar 20 persen dari APBD, namun mirisnya mereka tidak memiliki tenaga Pokja (Kelompok Kerja) sendiri. Mereka masih meminjam tenaga dari dinas lain, ini jelas harus dievaluasi,” tegas Ramliati. Hal ini menurutnya menjadi penghalang dalam kelancaran implementasi program-program pendidikan yang telah direncanakan.
Ancaman Evaluasi Jika Masalah Terulang
Hal senada disampaikan oleh anggota DPRD lainnya, Yuslifar Yunus Jafar. Ia menegaskan bahwa masalah rendahnya serapan anggaran harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang seperti yang terjadi pada tahun 2024. Yuslifar juga memberikan peringatan keras kepada Disdikpora, “Jika ini terus berlanjut, saya akan merekomendasikan kepada bupati untuk mengevaluasi kinerja Disdikpora secara keseluruhan.”
Ancaman tersebut mencerminkan keseriusan DPRD Mamuju dalam memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran, terutama pada sektor pendidikan yang sangat vital bagi kemajuan daerah.
Baca Juga : Penutupan TMMD ke-125, Kodim Mamuju Hadirkan Pangan Murah
Faktor Penyebab Keterlambatan Realisasi Anggaran
Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Disdikpora Mamuju, Haedar Harun, menjelaskan bahwa keterlambatan realisasi anggaran disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah penyesuaian program terkait perubahan kurikulum nasional. “Kami menghadapi tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka, yang melibatkan penerapan teknologi baru seperti coding dan artificial intelligence. Oleh karena itu, sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sempat mengalami perubahan,” kata Haedar.
Meskipun begitu, Haedar menambahkan bahwa pihaknya menargetkan kelengkapan dokumen pengadaan dapat diselesaikan pada 29 Agustus, dengan harapan proses selanjutnya dapat berjalan dengan lancar pada 2 September 2025.
Proses Perencanaan dan Kendala Teknis
Sementara itu, Pejabat Pengadaan, Muhammad Hasri, turut mengakui bahwa lambatnya perencanaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan serapan anggaran. “Proses perencanaan yang tidak tepat waktu membuat kami kesulitan dalam menyelesaikan seluruh paket pekerjaan sesuai jadwal,” ujarnya.
Dari total 81 paket pekerjaan yang direncanakan, baru 27 paket yang sudah ditetapkan, sementara sisanya masih dalam tahap proses penayangan dokumen. Muhammad Hasri juga berjanji akan bekerja lebih keras untuk menyelesaikan tahapan pengadaan ini secepatnya, “Kami akan lembur agar ULP (Unit Layanan Pengadaan) selesai tepat waktu, paling lambat pada 29 Agustus,” tegasnya.
Di sisi lain, Arhanudin, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, menyebutkan adanya kendala teknis pada sistem yang juga memperlambat tahapan pengadaan. “Kami menemui kesalahan penginputan dari konsultan, sehingga dokumen harus dikirim ulang. Ini sedikit memperlambat proses,” ujarnya.
Solusi dan Harapan ke Depan
DPRD Mamuju berharap agar Disdikpora segera memperbaiki kinerja pengelolaan anggaran dan mempercepat proses perencanaan dan pengadaan agar tidak terjadi keterlambatan serupa di masa mendatang. Mengingat pentingnya sektor pendidikan dalam pembangunan daerah, pengelolaan anggaran yang baik dan efisien sangat dibutuhkan agar program-program pendidikan dapat berjalan dengan optimal.
Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin evaluasi terhadap Disdikpora akan menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan.
Dengan komitmen semua pihak untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pengadaan, diharapkan serapan anggaran di Disdikpora Mamuju dapat meningkat secara signifikan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi sektor pendidikan di Kabupaten Mamuju.
