News Mamuju — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Mamuju) secara resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju. Penyerahan dokumen tersebut menjadi langkah awal dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Prosesi penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Mamuju, Jumat (17/10/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Mamuju, H. Sitti Suraidah Suhardi, serta Penjabat Bupati Mamuju, H. Rahman Nurdin, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga : Soal Kelangkaan Solar di SPBU Karella, Petani Mare Ancam Gelar Unjuk Rasa
Fokus Anggaran: Infrastruktur, Pendidikan, dan Ketahanan Pangan
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Mamuju menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS 2026 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Prioritas utama difokuskan pada pemulihan ekonomi daerah, peningkatan kualitas infrastruktur publik, sektor pendidikan, serta ketahanan pangan masyarakat.
“KUA-PPAS ini merupakan landasan awal untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Suraidah.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen menyusun APBD yang transparan, efisien, dan berpihak kepada kepentingan publik, terutama dalam mempercepat pembangunan pasca-bencana dan mendukung UMKM lokal.
Pemkab Mamuju Siap Lakukan Sinkronisasi Data dan Program
Sementara itu, Penjabat Bupati Mamuju, H. Rahman Nurdin, menyambut baik penyerahan dokumen tersebut. Ia menilai KUA-PPAS menjadi instrumen penting untuk menyinkronkan rencana kerja OPD dengan visi pembangunan daerah.
“Kami akan menelaah secara detail setiap usulan dan memastikan sinkronisasi dengan target pembangunan jangka menengah. Fokus kami adalah pemerataan pembangunan, peningkatan layanan publik, serta memperkuat sektor pertanian dan perikanan,” kata Rahman.
Pemkab juga berkomitmen mempercepat proses pembahasan bersama tim anggaran daerah (TAPD), agar RAPBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan segera diimplementasikan di awal tahun anggaran mendatang.
Dorongan untuk Pengawasan dan Transparansi Anggaran
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan serapan anggaran lebih maksimal dibanding tahun sebelumnya.
“Kita tidak ingin ada program yang hanya berhenti di perencanaan. Evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025 menjadi dasar untuk perbaikan di 2026,” tegas Anggota DPRD Mamuju, Arman Supriadi.
Selain itu, DPRD juga meminta agar Pemkab memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak daerah yang lebih modern dan transparan.
Tahapan Selanjutnya: Pembahasan RAPBD 2026
Usai penyerahan dokumen KUA-PPAS, DPRD dan Pemkab Mamuju akan membentuk tim gabungan untuk melakukan pembahasan teknis dan penyesuaian program kerja antar-OPD. Proses ini ditargetkan rampung pada akhir November 2025, sebelum pembahasan RAPBD 2026 dimulai secara resmi.
Dengan tersusunnya dokumen KUA-PPAS 2026 secara tepat waktu, DPRD berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif sejak awal tahun anggaran mendatang, khususnya dalam mendukung Mamuju sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.
