News Mamuju – DPD RI tinjau langsung kualitas layanan publik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mamuju sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan negara. Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh warga binaan menerima layanan sesuai standar, mulai dari kesehatan, makanan, hingga pembinaan.
Rombongan DPD RI meninjau sejumlah fasilitas utama di Rutan Mamuju. Mereka mengecek kondisi blok hunian, dapur, ruang layanan kesehatan, serta area pembinaan warga binaan. Dalam kunjungan tersebut, anggota DPD RI juga berdialog langsung dengan petugas dan warga binaan untuk menyerap aspirasi serta mendengar keluhan yang mereka rasakan selama menjalani masa tahanan.
Baca Juga :JMSI Fokus Perkuat Ekosistem Media Siber
DPD RI menilai kualitas layanan publik di rutan menjadi indikator penting dalam menjunjung hak asasi manusia. Oleh karena itu, DPD RI tinjau setiap aspek pelayanan secara menyeluruh agar pengelola rutan dapat memberikan pelayanan yang layak, manusiawi, dan berkeadilan. DPD RI mendorong pengelola rutan untuk terus meningkatkan profesionalisme petugas dan kualitas sarana prasarana.
Selain itu, DPD RI menyoroti pentingnya layanan kesehatan yang cepat dan memadai. Mereka meminta pihak rutan memastikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, serta sistem rujukan bagi warga binaan yang membutuhkan perawatan lanjutan. DPD RI juga menekankan perlunya program pembinaan yang efektif agar warga binaan memiliki bekal keterampilan saat kembali ke masyarakat.
Pihak Rutan Mamuju menyampaikan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik. Pengelola rutan menjelaskan sejumlah inovasi pelayanan yang telah berjalan, termasuk peningkatan kebersihan lingkungan dan penguatan pembinaan kepribadian serta kemandirian warga binaan.
Melalui kegiatan ini, DPD RI tinjau langsung kondisi lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah. DPD RI berharap hasil tinjauan ini mampu mendorong perbaikan berkelanjutan dalam layanan pemasyarakatan, khususnya di Rutan Mamuju, agar hak warga binaan terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.
