News Mamuju — Dalam upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana yang berbasis data dan teknologi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sulbar, Jumat (10/10/2025).
Kerja sama ini difokuskan pada pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung manajemen kebencanaan terpadu, mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Baca Juga : Penyegaran Birokrasi Sulbar: Gubernur Lantik 39 Pejabat Baru, Tekankan Peningkatan Produktivitas
Kepala BPBD Sulbar, H. Muhammad Idris, menjelaskan bahwa langkah ini menjadi terobosan penting dalam mempercepat transformasi digital penanggulangan bencana di daerah rawan seperti Sulbar.
“Dengan akses langsung ke data kependudukan, kami dapat mengetahui secara cepat berapa jumlah warga terdampak, lokasi mereka, hingga kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi,” ujar Idris.
Akurasi Data Jadi Kunci Penanganan Bencana Efektif
Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi, terutama gempa bumi, longsor, dan banjir. Menurut BPBD Sulbar, keterbatasan data akurat selama ini sering menjadi kendala dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan.
Kepala Disdukcapil Sulbar, Dra. Nurhayati Rahman, menyambut baik kolaborasi ini dan menegaskan bahwa data kependudukan yang tersimpan dalam database Dukcapil nasional akan menjadi instrumen penting bagi BPBD dalam melakukan pemetaan wilayah terdampak bencana secara real time.
“Melalui sistem ini, BPBD bisa langsung mengakses jumlah kepala keluarga, data lansia, anak-anak, hingga penyandang disabilitas di wilayah terdampak. Semua berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terverifikasi,” jelas Nurhayati.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong integrasi data antarlembaga untuk mewujudkan satu data Indonesia.
Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan
Selain memperkuat respon darurat, kerja sama BPBD dan Disdukcapil juga diharapkan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan kepada korban bencana. Dengan basis data kependudukan, bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan terhindar dari tumpang tindih penerima.
Menurut Muhammad Idris, sistem ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam Aplikasi Manajemen Kebencanaan Sulbar (SIBADAR) yang sedang dikembangkan oleh BPBD bersama Diskominfo.
“Kita ingin agar semua proses penanganan bencana — mulai dari laporan kejadian, pendataan korban, hingga penyaluran bantuan — berjalan cepat dan akurat berkat dukungan data kependudukan,” tambahnya.
Langkah Menuju Tata Kelola Kebencanaan Modern
Penandatanganan PKS ini disaksikan oleh sejumlah pejabat dari pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk perwakilan BNPB Wilayah IV Makassar. Pemerintah berharap kolaborasi ini menjadi model bagi daerah lain dalam membangun sistem kebencanaan modern yang berbasis data terintegrasi.
Disdukcapil juga berkomitmen memberikan pelatihan kepada petugas. BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten agar dapat mengakses dan memanfaatkan data secara aman sesuai aturan perlindungan data pribadi.
“Kerja sama ini bukan hanya soal berbagi data. Tapi tentang membangun sistem kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) agar Sulbar lebih siap dan tangguh menghadapi bencana,” tutup Nurhayati.
