News Mamuju – Komposisi belanja pegawai di Kabupaten Mamuju kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan data terbaru, alokasi belanja pegawai mencapai 36 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Angka ini dinilai cukup besar sehingga berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk program pembangunan.
Alfais: Belanja Pegawai Harus Efisien
Baca Juga : BPBD Sulbar Tegaskan Komitmen Dukung Pencegahan Korupsi Lewat MCP dan SPI
Anggota DPRD Mamuju, Alfais, menilai bahwa tingginya porsi belanja pegawai akan berdampak pada keterbatasan pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat.
“Belanja pegawai yang tinggi memang wajib dipenuhi karena merupakan hak aparatur, tetapi jika porsinya terlalu besar, maka otomatis ruang untuk belanja pembangunan semakin kecil,” tegas Alfais.
Ia menambahkan, Pemkab Mamuju perlu mencari strategi agar penggunaan APBD lebih berimbang, sehingga kebutuhan aparatur tetap terpenuhi tanpa mengorbankan prioritas pembangunan.
Imbas pada Pembangunan Daerah
Belanja pegawai yang menembus lebih dari sepertiga APBD membuat anggaran pembangunan terbatas. Proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan rawan mengalami perlambatan.
Padahal, kebutuhan masyarakat Mamuju terhadap infrastruktur dan pelayanan publik terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan dinamika ekonomi daerah.
“Kalau alokasi belanja pegawai terus dominan, maka pembangunan bisa stagnan. Padahal pembangunan itu adalah wajah dari kemajuan daerah,” lanjut Alfais.
Dorongan Efisiensi dan Inovasi Pendapatan
Alfais mendorong Pemkab Mamuju untuk melakukan efisiensi dalam belanja pegawai, misalnya melalui digitalisasi administrasi, optimalisasi kinerja aparatur, dan pengendalian perekrutan tenaga honorer.
Selain itu, Pemkab juga didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pajak daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan meningkatnya PAD, porsi anggaran untuk pembangunan bisa diperluas meskipun belanja pegawai tetap tinggi.
Harapan ke Depan
Meski demikian, Alfais tetap optimistis Pemkab Mamuju mampu menjaga keseimbangan fiskal. Ia berharap pemerintah lebih transparan dalam perencanaan anggaran, melibatkan DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan, serta berkomitmen menekan belanja yang kurang produktif.
“Kita ingin Mamuju terus maju, pelayanan publik meningkat, infrastruktur berkembang, dan masyarakat merasakan manfaat nyata dari APBD. Untuk itu, belanja pegawai harus proporsional, bukan justru membebani,” tutup Alfais.
