News Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bapperida) memfokuskan alokasi anggaran tahun 2026 untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Langkah ini menjadi bagian dari strategi utama daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menurunkan ketimpangan sosial di masyarakat.
Kepala Bapperida Sulbar, Dr. Junda Maulana, menegaskan bahwa dua isu tersebut masih menjadi tantangan besar pembangunan daerah. Karena itu, perencanaan anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Baca Juga : DPD IMM Sulbar Gelar Audiensi Kebangsaan dengan Kesbangpol Sulawesi Barat
“Fokus kita di 2026 adalah percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dua hal ini menjadi indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar,” ujar Junda di Mamuju, Jumat (4/10/2025).
Pendekatan Terpadu dan Berbasis Data
Menurut Bapperida, strategi percepatan penanganan dilakukan dengan pendekatan terpadu dan berbasis data, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengintegrasikan data keluarga berisiko stunting dengan data kemiskinan ekstrem melalui sistem informasi daerah.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus berdampak langsung pada keluarga sasaran. Karena itu, sinkronisasi data lintas OPD menjadi kunci utama,” jelas Junda.
Ia juga menambahkan bahwa Bapperida akan memperkuat koordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Dinas Kesehatan Sulbar untuk memastikan setiap intervensi gizi dan bantuan sosial berjalan efektif di lapangan.
Perkuat Sinergi Program dan Pendanaan
Selain fokus pada data, Bapperida juga mendorong sinergi program dan pendanaan antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Program gizi ibu dan anak, penyediaan air bersih, sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat akan diarahkan agar saling mendukung dalam menekan angka stunting dan kemiskinan.
“Pendekatannya tidak bisa sektoral. Semua OPD harus terlibat dalam misi ini. Kita ingin hasilnya nyata dan berkelanjutan,” kata Junda.
Upaya ini juga akan diperkuat dengan kolaborasi bersama pemerintah kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Dorong Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Melalui fokus anggaran 2026, Pemprov Sulbar berharap dapat mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menekan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Data BPS terakhir menunjukkan angka stunting di Sulbar masih berada di kisaran 24,2%, sementara tingkat kemiskinan ekstrem masih di atas 3%.
“Harapan kami, tahun 2026 nanti Sulbar bisa keluar dari kategori daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kita ingin generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” tegas Junda.
Langkah Bapperida Sulbar ini sekaligus menegaskan arah pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan visi “Sulbar Maju dan Sejahtera Berkeadilan”.
